Berkendara Melawan Arus, 9 Ribu Motor Ditilang di Jakarta

Indra Subagja - detikNews

Ilustrasi (dok.detikcom)

Jakarta - Polda Metro Jaya melakukan operasi tertib lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Operasi yang dilakukan sejak 30 September hingga 28 Oktober hari ini, ribuan kendaraan roda dua ditilang.

"Jumlah pelanggar seluruhnya 9.295," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono, Senin (28/10/2013).

Hindarsono melanjutkan, pihak kepolisian menyita SIM dan STNK para pengguna jalan yang melawan arus tersebut. "4.594 SIM dan 4.630 STNK," tambahnya.

Sementara itu, pihak kepolisian juga menyita puluhan motor karena tidak memiliki surat. "71 Motor disita," imbuh Hindarsono.

Penilangan dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, mulai dari Jakarta Utara sampai Depok, mulai dari Jakarta Barat sampai Bekasi.

"Penilangan juga dilakukan di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta," tutupnya.

opini: langkah ini memang harus sekali-sekali dilakukan agar masyarakat dapat tetap mengingat dan manaati peraturan yang berlaku yang telah dibuat oleh pejabat  berwenang. karena semua demi kelancaran bersama. jika dilakukan seperti bisa saja mungkin masyarakat lalai dan kurang memperhatikan aturan-aturan yang ada di jalanan

Kemarau, Warga di Manokwari Konsumsi Air Campur Garam

• Kontributor Kompas TV, Budy Setiawan
• Senin, 21 Oktober 2013 | 20:33 WIB

MANOKWARI, KOMPAS.com - Kekeringan yang terjadi di Kabupaten Manokwari dan sekitarnya yang terjadi sejak beberapa hari terakhir, mengakibatkan sumur milik warga di Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat kering. Akibatnya warga mengalami krisis air bersih.

Apalagi kondisi tersebut diperparah dengan tidak mengalirnya air milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Untuk menyiasati kekurangan air, warga pun akhirnya menggunakan sumber air dari Kali Pami, di Distrik Manokwari Utara, untuk keperluan sehari-harinya. Namun untuk menjangkau sumber air tersebut, warga pun harus berjalan sejauh 2 kilometer.

Salah satu, warga Amban, Petrus Kambuaya mengatakan, kekurangan air bersih yang dirasakan oleh warga di Kelurahan Amban, sering kali terjadi hampir setiap tahunnya. Kekurangan air bersih ini membuat warga harus berjalan kaki sepanjang 2 kilometer untuk mendapatkan air. Namun yang didapat juga tidak layak untuk dikonsumsi, karena air di Kali Pami bercampur dengan garam.

“Kekurangan air bersih ini memang cukup menyusahkan warga, akibat sumur menjadi kering dan diperparah dengan tidak mengalirnya air milik PDAM,” katanya kepada Kompas.com, Senin (21/10/2013) di Manokwari.

Kambuaya menambahkan, kekurangan air yang hampir terjadi setiap tahunnya ini, belum ditanggapi serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, dalam hal ini PDAM, yang tidak segera memperbaiki saluran airnya. Apalagi, pemerintah sendiri tidak membantu warganya yang mengalami kirisis air bersih dengan menyuplai air dari mobil tangki.

“Hal ini bukan baru, Kelurahan Amban selalu kekeringan, tapi pemda seakan menutup mata dan telinga, padahal jika ada bantuan air bersih warga tidak perlu harus mengonsumsi air bercampur garam yang ada di Kali Pami,” kata Kambuaya yang juga merupakan mahasiswa Kehutanan Universitas Negeri Papua (Unipa) ini.

Sementara warga lainnya, Markus Mandacan menilai, aliran PDAM adalah solusi yang baik untuk mengatasi kekeringan di wilayah Amban ini. Namun justru saat dibutuhkan, pelayanan PDAM tidak maksimal.

“Bagaimana warga tidak kekurangan air bersih, sumur sudah kering, sedangkan PDAM hanya mengaliri Kelurahan Amban satu minggu sekali. Bahkan kadang satu bulan penuh tidak jalan sama sekali. Sehingga kami inginkan pemerintah daerah harus segera mencari solusi untuk mengatasi kekurangan air bersih warganya,” harap Markus.


opini; Pada musim kering saat ini memang pada dasarnya sulit untuk mendapatkan air terutama air bersih. Berbagai pihak masyarakat dirugikan dengan hal ini. Pemerintah harus mengambil langkah secepatnya untuk menangani masalah karena jika tidak,warga amban akan mudah terserang penyakit akibat air yang dikonsumsinya sehari-hari jauh dari standar kelayakan yang ada. PDAM harus segera diaktifkan dengan efisien dan tidak hanya satu minggu sekali saja,semua ini demi kenyamanan dan kesejaheraan masyarakat amban.

Menyikapi Pengelolaan Hutan Indonesia

Advertorial - detikNews

Jakarta - Berapa hari belakangan ramai di media massa tentang kedatangan aktor Holywood senior, Harrison Ford, ke Indonesia. Kedatangannya dalam rangka pembuatan film documenter Years of Living Dangerously. Untuk keperluan syuting film tersebut dia telah blusukan ke beberapa tempat, salah satunya ke Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Melihat kondisi hutan di Tesso Nilo yang telah menjadi ajang perambahan hutan, Harrison Ford berang.

Bagaimana mungkin kawasan hutan yang semula 83 ribu hektar, berubah menjadi 20 ribu hektar. Menyempitnya luasan hutan tersebut dikarenakan perambahan hutan oleh oknum tertentu untuk perkebunan kelapa sawit ilegal. Harrison tambah geram ketika dia mengetahui bahwa nyaris tidak ada penegakan hukum dari Pemerintah Indonesia untuk menindak para pelaku perambahan tersebut.

Menanggapi kegeraman Harrison tersebut, Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, dalam suatu wawancara yang di muat oleh Majalah Tempo edisi 22 September 2013, mengungkapkan bahwa akar masalahnya adalah ketidakmampuan kita menjaga kawasan tersebut dari aksi perambahan. Kuntoro mengungkapkan bahwa kawasan yang luas tersebut hanya dilengkapi satu mobil operasional, dan dua kantor kepala seksi.

Kondisi Tesso Nilo, boleh dibilang merupakan representasi dari kondisi sebagian besar Taman Nasional kita, demikian ditambahkan oleh Kuntoro, karena masih banyak kondisi Taman Nasional yang belum terungkap dan diekspose di media. Kondisi Taman Nasional Berbak di Jambi dan Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah pun menghadapi persoalan yang tak berbeda.

Kerusakan hutan dan Taman Nasional di Indonesia tentu sangat mengkhawatirkan kita. Tentu kita telah menyadari tentang peran vital hutan bagi kehidupan manusia, yaitu mengurangi emisi karbon dan menghasilkan oksigen. Belum lagi fungsi hutan sebagai daerah serapan air. Melihat peran hutan tersebut, banyak negara yang tidak lagi mempunyai hutan, bersedia membayar untuk mendanai Indonesia menjaga kualitas hutannya. Melalui skema REDD+ misalnya.

Namun, sebagai salah satu pemilik hutan yang terluas, seringkali kita abai terhadap kondisi hutan kita. Penjarahan hutan terjadi dimana-mana, dengan beragam pelaku, mulai dari masyarakat sekitar hingga perseroan bermodal besar. Motifnya pun beragam, mulai dari menebang hutan untuk mendirikan rumah, membakar hutan untuk menambah lahan perkebunannya, hingga merambah hutan untuk proses produksi.

Anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2013 sesuai Anggaran Pendpatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 berjumlah Rp 6,7 triliun. Sedangkan anggaran untuk perlindungan kawasan hutan hanya sebesar Rp 1,78 triliun. Bukan jumlah yang besar untuk mengawasi area seluas 136 juta hektare dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pun halnya dengan tenaga pengamanan hutan, yang berdasarkan Statistik Kehutanan tahun 2011, hanya berjumlah 11.412 personil. Jumlah tersebut merupakan jumlah total Polisi Hutan (Polhut), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL). Sungguh bukan perkara yang mudah untuk menjaga agar hutan kita tetap lestari.

Dibutuhkan banyak dana, tenaga dan sarana prasarana yang memadai untuk menjaga kawasan seluas ratusan juta hektar tersebut. Negaralah yang harus menanggung biayanya. Lalu dari mana negara mencukupi kebutuhan dananya? Sebagai penyumbang terbesar penerimaan negara, pajak adalah jawabannya. Dengan proporsi 70% dari anggaran negara yang berasal dari pajak, fungsi budgetair memegang peranan penting dalam menjaga aset nasional seperti hutan. Melalui pajak, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian hutan.

Ketika pajak yang terhimpun semakin banyak, negara mempunyai keleluasaan untuk mengatur anggarannya. Kementerian Kehutan pun dapat lebih optimal dalam mengawasi hutan dan Taman Nasionalnya, sehingga Harrsion Ford ngga perlu sewot lagi. Untuk mengoptimalkan penggunaan uang pajak, masyarakat dapat mengawasi pemakaian anggaran melalui wakilnya di DPR. Alokasi uang pajak senantiasa diputuskan melalui APBN.

Tunggu apalagi, lunasi pajak Anda, dan awasilah penggunaannya saat ini juga. Pajak menyatukan hati, membangun negeri.


Opini: Penebangan,penanaman hutan secara ilegal memang seharusnya menjadi perhatian yang sangat khusus di negri ini. banyak oknum-oknum yang menyelewengkan dan merubah fungsi utama hutan. hutan di babat habis tanpa memperdulikan nasib ke depannya. pemerintah harus merubah cara atau sistem penjagaan dan hukum mengenai hutan dengan seksama dan bijak agar semua pihak bisa sadar akan pentingnya hutan tersebut. karena dana yang sudah dikeluarkan dari pusat pun juga sudah begitu banyak,dan harus di manfaatkan sebaik-baiknya tanpa ada niat untuk di korupsi sedikit pun. semua ini harus dilakukan dengan tegas demi kehidupan kita dan anak cucu kita di masa depan kelak.

sumber: detik.com

Selasa, 01/10/2013 11:22 WIB

Parkir Ngawur di Surabaya

Sepeda Motor PNS Juga Menjadi Target Penertiban

Zainal Effendi - detikNews

Pelanggaran di Margorejo Surabaya

Surabaya - Penertiban parkir ngawur di Surabaya akhir-akhir ini terus digenjot frekwensinya. Tak hanya mobil, sepeda motor yang tertangkap tangan juga digembosi hingga ditilang.

Sasaran sepeda motor itu atas perintah Walikota Tri Rismaharini. Dinas Perhubungan (Dishub) tidak boleh tebang pilih.

Sepeda motor milik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang parkirnya ngawur di sekitar Balai Kota Surabaya juga harus digembosi.

"Sudah ratusan sepeda motor di sekitar Balai Kota Surabaya kita gembosi dan tilang," kata Kadishub Surabaya Eddi kepada detikcom, Selasa (1/10/2013).

Penertiban sepeda motor juga dilakukan di tempat lain yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. "Ya secara bergiliran karena personil kita terbatas," katanya.

opini saya : menurut saya penertiban kendaraan bermotor memang harus dilakukan mengingat betapa pentingnya kenyamanan dan kelancaran lalu lintas. maka dari itu perlakuan hukum dari aparat harus dilakukan kepada semua orang yang melanggar tanpa melihat latarbelakang seseorang.semua ini dilakukan demi kelancaran kita semua

sumber: detik.com

Don't give up on something you really want. It's hard to wait, but it will be more difficult if you eventually regret.